SAATNYA PARPOL DAN CALEG SAJIKAN BUKTI KEPADA RAKYAT BUKAN HANYA JANJI PALSU

Parpol dan Caleg sajikan Bukti kepada rakyat bukan hanya janji palsu

Pada hari minggu tangga 16 Maret, genderang dimulainya kampanye terbuka telah ditabuh. Terhitung sekitar 15 partai akan saling berkompetisi guna mendapatkan simpati dan dukungan rakyat. Terkesan tidak jauh berbeda dengan kampanye-kampanye pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, para elit partai politik dan caleg masing-masing mengumbar-ngumbar janji kepada masyarakat. Maklum para caleg kebanyakan adalah orang-orang misterius yang entah dari mana asalnya dan tiba-tiba muncul dihadapan publik denga jargon politik yang menggiurkan.

Bangsa ini sedang dijangkit oleh virus yang disebut pragmatisme atau politik wani piro. Virus ini disebar oleh beberapa kalangan calon dan akhirnya menjadi teradisi pada setiap peroses pergantian pemimpin dari tingkatan kelurahan sampai pada tingkatan pusat. Maraknya praktek curang ini bisa dilatar belakangi oleh persaingan tidak sehat para calon. Jor-joran dana dilakukan. Untuk wilayah Jawa Timur daerah pemilihan V yang terdiri dari kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu saja terdapat 94 calon legislatif yang akan memperebutkan hanya delapan kursi DPR-RI. Maka bisa dibayangkan ketatnya persaingan yang akan terjadi dan pada akhirnya akan membuka keran terjadinya praktek curang para calon.

Dalam masalah ini, pemilih dituntut untuk bersikap cermat dalam menilai kepada siapa harus menjatuhkan pilihan. Bukan memilih hanya atas dasar imbalan materi yang tak seberapa jumlahnya. Sebab pada dasarnya pilihan yang demikian sama saja dengan memelihara bibit-bibit korupsi semakin marak terjadi. Mengapa demikian? Karena logika dari money politic sama dengan logika bisnis. Dimana setiap pembisnis tidak akan pernah mau rugi. Jadi umpama satu orang pemilih disodorkan 200.000 untuk memilih seorang calon maka ketika si calon terpilih bisa saja uang yang nominalnya 200.000 tadi akan berlipat ganda menjadi 2.000.000, 200.000.000, dan bahkan lebih. Tentu jika digunakan untuk kepentingan membangun fasilitas rakya tidak ada masalah, akan tetapi jelas bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengganti modal awal membeli suara rakyat tadi. Dengan kata lain akan masuk ke kantong pejabat pemerintah. Jika hal itu terjadi mestinya rakyat tidak menyalahkan pemimpin. Karena rakyat juga ikut memelihara bibit-bibit praktek korupsi.

Sebenarnya untuk mendapat simpati dan dukungan rakyat, tidak perlu mengeluarkan dana dengan nominal yang besar, tetapi cukup dengan menunjukkan kepada mereka bahwa para caleg telah melakukan bukti nyata dalam membangun masyarakat. Terlebih lagi dalam krisis kepercayaan terhadap pemerintah saat ini rakyat butuh para pemimpin yang mengerti akan kebutuhan mereka.

Para calon legislatif dan eksekutif sudah seharusnya menyodorkan konten kampanye yang tidak hanya berbau janji dan orasi kosong. Tetapi harus berani menunjukkan diri kepada rakyat bahwa meraka punya infestasi sosial yang telah dilakukan sebelum mereka mendeklarasikan diri sebagai calon pemimpin. Sehingga kampanye yang berfungsi sebagai pasar menjajakan diri, dapat dinilai oleh publik siapa yang pantas dan tidak untuk menjadi wakil mereka selama lima tahun kedepan. Dalam hal ini, kampanye akan menemukan fungsinya secara substansial. Hal inilah yang sangat dibutuhkan jika para caleg ingin mendapakan simpati dan dukungan utuk duduk seagai wakil rakyat baik di tingakat daerah maupun nasional.

Selain itu para caleg juga harus berani menunjukkan diri sebagai pemimpin yang merakyat bukan elitis. Merakyat bukan dalam arti hanya pada momen kampanye saja tentunya. Hal ini dapat kita buktikan dengan melejitnya elektabilitas Joko Widodo, guberur DKI Jakarta, yang sekarang menjadi calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sosok Jokowi yang senang blusukan dan dekat kepada rakyat membuktikan dirinya disukai oleh bangsa ini sampai-sampai dia pada akhirnya merajai beberapa hasil survey elektabilitas tokoh politik untuk Presiden berikutnya. Ini adalah kartu As yang dimiliki oleh Jokowi. Terlepas dari keputusan Jokowi yang terlalu dini untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, gaya memimpin yang ditunjukkan selama ini telah menarik begitu banyak simpati. Ini dalah bukti bahwa rakyat butuh pemimpin yang turun lngsung melihat kondisi dilapangan dan bukan duduk manis diruang kantor. Tentu tidak hanya sikap yang merakyat tetapi juga kebijakan yang diterapkan semata-mata atas dasar kepentingan rakyat.

Rakyat bosan jika hanya disodorkan janji-janji kosong. Pada ahkhirnya gaya kampanye yang demikian hanya akan berujung pada semakin meningkatnya jumlah golongan putih alias golput di negeri ini. Dikarekan rakyat terlalu sering dikibuli oleh prilaku curang para calon pejabat. Golput adalah efek domino yang ditimbulkan karena rakyat percaya bahwa semua calon pejabat sama dan tidak ada bedanya. Masyarakat menganggap bahwa seteleh terpilih mereka tetap saja maling. 


Ditulis Oleh:
 Sahabat Moh Zailhairi